Menjelang lebaran, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melarang seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Propinsi DIY agar tidak menerima bingkisan lebaran berupa parsel. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Kalau saya ya jangan terima parsel karena dilarang undang-undang," kata Sultan di Kepatihan Danurejan, Yogyakarta (10/9).

Meski demikian, Sultan juga memaklumi bahwa hal tersebut relatif sulit dilacak karena saat ini pemberian dapat dengan mudah ditransfer lewat bank. 

"Tapi ya memang relatif sulit kalau misalnya uang ditransfer di bank. Jadi ya kalau saya pribadi ya jangan dikirimi parsel saja," katanya.

Sementara itu menanggapi tentang Tunjangan Hari Raya (THR), Sultan menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban tahunan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan kepada karyawannya. Jika nanti ada perusahaan yang merasa keberatan untuk memberikan THR, diharapkan ada komunikasi antara karyawan dengan serikat buruhnya.

"Itu kan kewajiban tahunan tanpa harus diingatkan. Kalau ada yang keberatan ya bicarakan dulu dengan karyawan dan serikat buruh,” katanya.