Kabupaten Bantul terletak di sebelah selatan Kota Yogyakarta dengan berbagai macam obyek wisata alam yang menarik. Diantaranya adalah pantai Parangtritis dan Parangkusumo yang terkenal dengan keindahan dan mitos Ratu Laut Selatannya.

 

STRUKTUR:
Bupati:  Drs  H.M  Idham Samawi
Wakil Bupati: Drs H. Sumarno PRS
Sekretaris Daerah: Drs. Gendut Sudarto KD, BSc., MMA

Bantul PROJOTAMANSARI berarti:
 
PRODUKTIF PROFESIONAL
Dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah, juga harus profesional dalam arti kata penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli dibidangnya masing-masing. Tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerjanya dihadapkan dengan efisien penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.
 
IJO ROYO-ROYO
Dalam arti tidak ada sejengkal tanah pun yang ditelantarkan sehingga baik di musim hujan maupun di musim kemarau di manapun akan tampak suasana yang rindang, perlu diingatkan kepada masyarakat bantul bahwa bagaimanapun bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.
 
TERTIB
Dalam arti bahwa setiap warga secara sadar menggunakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertin semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum / perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.
 
AMAN
Dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat, kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

SEHAT
Dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rokhani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya.

ASRI
Dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak harus mewah tetapi lebih cenderung pemanfaatan potensi lingkungan yang bersandar pada kreatifitas manusiawi.

KEADAAN ALAM
Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan :
Sebelah Utara: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul
Sebelah Barat: Kabupaten Kulon Progo
Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44' 04" - 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" - 110° 31' 08" Bujur Timur.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Denggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarata bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825.Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangakan stadsgemente ordonantie dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

 

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.