Anggota DPRD Cuek Isu Perempuan

Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI Pengda DIY), Halimah Ginting mengungkapkan Anggota DPRD di Pemda DIY tidak maksimal memperjuangkan hak-hak perlindungan perempuan, anak-anak, lansia serta difabel. Sikap cuek tersebut langsung mendapat respon KPI selaku lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan keadilan serta demokrasi untuk kaum perempuan.

"Persoalan perempuan tidak diperhatikan secara seksama, oleh karena itu kami dari KPI Yogyakarta mengajak calon anggota legislatif untuk duduk bersama mengawasi kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Namun dalam praktiknya, masih terpinggirkan oleh isu besar lain," jelas Halimah pada rekan media (03/02) di Hotel Bintang Fajar, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 87 Yogyakarta.

Sejumlah persoalan serius perlu mendapatkan penanganan seperti isu kesehatan berupa kematian bayi, upaya penurunan kematian ibu, penjegahan penyakit seks menular, masalah pendidikan, pelayanan publik serta upaya pengentasan kemiskinan.  KPI DIY mengajak seluruh aspek masyarakat terutama caleg dari 12 partai untuk teguh dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

"Melalui kontrak politik bersama 19 caleg inilah kami menekan para calon anggota dewan untuk memperhatikan tuntutan kami," tukasnya.

Pihak KPI DIY sendiri mengundang 29 caleg namun yang mendandatangani kontrak kesepakatan hanya 19 orang. Tiga parpol diisukan tidak mengikuti penandatanganan kontrak politik dengan alasan yang tak jelas. Menurut Halimah, partai yang tidak turut hadir antara lain perwakilan PKS, PKB dan PPP. "Kami tidak tahu alasan mereka kok tidak hadir," katanya.

Setelah penandatanganan kesepakatan tersebut, nantinya KPI bertugas mengawasi calon anggota legislatif. Saat duduk di parlemen nanti, mereka harus menjalankan 7 poin perjanijan sesuai dengan penempatan anggota di komisi masing-masing DPRD nanti. Jika anggota legislatif tidak melakukan amanah tersebut, dengan tegas KPI DIY akan melakukan teguran sekaligus melakukan kampanye demo agar anggota legislatif dilengserkan.

Menurut caleg PDI Perjuangan dapil Yogyakarta 1, Darini, penandatanganan kontrak politik ini merupakan sebuah sikap untuk teguh pada amanat yang diberikan rakyat. "Kami berupaya untuk turt mengentaskan kemiskinan, membuat ekonomi masyarakat bergeliat sehingga menjadi negara yang hebat," tukasnya.

Komentar pedas dilontarkan Sukarni, pedagang kelontong Pasar Demangan, Yogyakarta. Ia mengaku belum merasakan perubahan secara signifikan. Kehidupan ekonomi masih berjalan datar tidak ada kemajian yang signifikan. "Tolong kami dibantu secara ekonomi, kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak kami, jangan hanya menjual janji saat kampanye, kami sudak bosan dengan omong kosong," katanya.

Sebagai pengemban amanat rakyat, Sukarni berpesan pada calon anggota DPRD untuk dapat menyelesaikan masalah yang dikeluhkan masyarakat. "Bekerjalah sesuai tugas dan fungsi Anda, jangan rapat ditinggal tidur bahkan bolos," tutupnya.