Persiapkan Kuliah Luring, UMY Lakukan Pertemuan dengan Warga

Gudeg.net - Perkuliahan semester ganjil tak lama lagi segera dimulai. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) akan melakukan perkuliahan dengan dua metode, yaitu luring (luar jaringan) dan daring (dalam jaringan). 

Dalam rangka mematangkan persiapan kedatangan mahasiswa yang memilih kuliah luring, UMY mengadakan pertemuan dengan warga di sekitar kampus. 

Dihadiri camat, lurah, serta kapolsek dan koramil setempat, pertemuan ini dilakukan di Ruang Sidang Lt.5 Gedung Ar Fachruddin B, UMY.

Kampus tersebut akan melakukan perkuliahan dengan cara baru tanpa melupakan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. 

“Akan ada kebiasaan-kebiasaan baru dalam menjalankan perkuliahan, seperti dengan jumlah kapasitas kelas yang dikurangi misalnya dari 60 mahasiswa menjadi 25 saja,” kata Rektor UMY, Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., dalam keterangan tertulis yang diterima Gudegnet, Kamis (27/8). 

Perkuliahan ganjil direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020, di samping itu, pihak kampus juga berencana menggelar upacara wisuda pada 9 dan 10 September 2020 mendatang.

Dr. Mukti Fajar ND, SH., M.Hum., dari UMY memaparkan, pihak universitas telah melakukan audiensi dengan Tim Penanganan Covid-19 Provinsi dan juga berkonsultasi dengan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta mendapatkan pengarahan langsung dari Wakil Gubernur DIY. 

“UMY telah menyerahkan satu bendel protokol kesehatan yang telah disiapkan dan telah dipersilakan untuk melakukan kuliah secara luring. Wakil Gubernur memberikan dukungan secara moral karena menurutnya kita tidak bisa selamanya bersembunyi di balik ketakutan,” kata Mukti.

Namun, pemerintah tidak secara gamblang memberikan izin tertulis berupa surat untuk pelaksanaan kuliah luring ini, dan akan turun langsung memeriksa kesiapan universitas.

Pada akhir pertemuan yang berlangsung pada Selasa (25/8) tersebut, dilakukan penandatanganan surat persetujuan oleh pihak universitas dan para kepala daerah untuk kemudian disebarkan ke masyarakat setempat, agar tidak terjadi keraguan saat kedatangan mahasiswa nanti.