Setelah melalui rapat kerja dengan jajaran DPRD Kota Yogyakarta pada Kamis kemarin, PT Perwita Karya akhirnya menyetujui pengambilalihan pengelolaan Terminal Penumpang Giwangan Yogyakarta (TPY) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta mulai pada 10 Maret mendatang."Kami sudah mempelajari, memahami dan menerima dengan sepenuh hati," kata Mulyono W, Ganeral Manager Pengelolaan TPY PT Perwita Karya, Kamis (29/1).
Pada rapat tersebut, Mulyono menyatakan pemutusan hubungan kerjasama tersebut tidak terlepas hak dan kewajiban yang sudah dipahami oleh masing-masing pihak yakni antara Perwita Karya dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Menurutnya, bila ada ada pemutusan hubungan kerjasama, maka hal tersebut telah diatur dalam perjanjian yang berbunyi bahwa jika masih ada aset yang dibangun Perwita Karya maka akan dihitung oleh tim appraisal atau tim indpenden yang secara khusus menilai aset Perwita Karya yang akan dibayar Pemkot Yogyakarta.
"Tim ini dibentuk oleh kedua belah pihak. Apa yang dihasilkan akan menjadi pegangan bersama," ujarnya.
Seperti diketahui, dengan pengambilalihan tersebut maka pengelolaan yang dikerjasamakan dengan Perwita Karya hanya berlangsung lima tahun dari rencana pelaksanaan 30 tahun. Dalam perjanjian tersebut, Perwita Karya seharusnya membangun terminal, kios dan area komersial, pom bensin, hotel dan pusat perbelanjaan. Namun dalam perjalanannya, Perwita Karya tidak membangun pusat perbelanjaan dan hotel seperti yang telah dijanjikan dalam kontrak.
"Membangun pusat perbelanjaan kalau ekonomi seperti ini tidak mungkin, karena banyak pengembang yang telah kami tawarkan maunya mendirikan di Yogya bagian utara, kalau di Yogya selatan itu dinilai sulit berkembang," katanya.
Menurutnya, investasi Perwita Karya untuk membangun kawasan TPY menelan anggaran sebesar Rp 90 miliar. Saat ini sudah terbangun dengan nominal Rp 73 miliar, sehingga masih ada kekurangan sekitar Rp 16 miliar. Pihaknya juga telah membangun kios dan area komersial sebanyak 566 unit, yang hanya terjual 205 unit saja.
Hanya saja, pihaknya berharap Pemkot Yogyakarta ikut memikirkan nasib tenaga kerja pasca diputus hubungan kerjasama. Yakni terdapat total 124 orang pekerja, terdiri tenaga retribusi 30 orang, satpam 29 orang, cleaning service 18 orang, tenaga pemerlihara gedung 10 orang dan pemelihara taman 10 orang. "Pada saat pembangunan terminal, pemkot menyarankan kepada kami agar menggunakan tenaga lokal sebanyak 50 persen, sekarang harus dipikirkan bersama apakah digunakan pemkot atau tidak," imbuhnya.
Sementara itu anggota Komisi II DPRD Kota Yogyakarta Henry Kuncoroyekti mengungkapkan, tim appraisal sebaiknya segera dibentuk untuk menilai aset-aset Perwita Karya yang telah didirikan di Terminal Giwangan.
"Kalau menunggu waktu tanggal 10 maret bisa mundur-mundur lagi. Kalau sekarang sudah membentuk tim itu, maka tanggal 10 maret hanya bersifat dekalarasi saja," katanya.
Setelah dekalarasi itupun, menurut dia, proses akuisisi oleh Pemkot Yogyakarta terhadap pengelolaan TPY bisa dilakukan lewat anggaran perubahan 2009 sehingga selanjutnya bisa dikembangkan sesuai keinginan pemkot. "Karena kawasan terminal merupakan ruang publik maka harus bisa menyelamatkan seluruh stakeholder di sana," katanya.
Kirim Komentar