Bagi pihak kampus Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta, tahun depan menyimpan sejumlah besar harapan kepada pemerintah dalam hubungannya dengan pengingkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat.
Rektor UKDW, Pdt. Dr. Budyano tetap meminta pemerintah pusat untuk benar-benar mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen seperti yang telah tertulis dalam Undang-undang Dasar 1945.
"Kami juga berharap agar Perguruan Tinggi Swasta mendapatkan porsi yang lebih besar dari sebelumnya, tentunya dalam rangka peningkatan mutu dan layanan pendidikan," ujarnya di UKDW, Jumat (11/12).
Hal lain yang tak kalah berpengaruh bagi dunia pendidikan di tanah air adalah mudahnya penggantian kebijakan pendidikan, seiring dengan pergantian
menteri dan nama departemen.
Selain itu, dalam menentukan kebijakan, pemerintah diharapkan mampu memahami kondisi dunia pendidikan yang sesungguhnya, tak sekadar membuat kebijakan yang justru malah bisa membunuh institusi pendidikan yang ada.
"Misalnya jika pemerintah menetapkan biaya pendidikan dibebankan kepada mahasiswa sebesar 30 persen, maka 70 persennya harus ditanggung oleh pemerintah," harapnya.
Menurut Budyanto, cara lain juga bisa diberlakuan seperti pemberian subsidi silang bagi perguruan tinggi khususnya swasta yang menerapkan service oriented, dan bukan sekadar profit oriented semata.
"Kalau pergruan tinggi negeri dan besar silakan saja pemerintah memberikan berbagai beban, kewajiban, dan pajak. Tapi untuk kampus berorientasi ke pelayanan hendaknya diberikan bantuan dalam bentuk subsidi misalnya pembayaran listrik, pajak, dll," pungkasnya.
Rektor UKDW, Pdt. Dr. Budyano tetap meminta pemerintah pusat untuk benar-benar mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen seperti yang telah tertulis dalam Undang-undang Dasar 1945.
"Kami juga berharap agar Perguruan Tinggi Swasta mendapatkan porsi yang lebih besar dari sebelumnya, tentunya dalam rangka peningkatan mutu dan layanan pendidikan," ujarnya di UKDW, Jumat (11/12).
Hal lain yang tak kalah berpengaruh bagi dunia pendidikan di tanah air adalah mudahnya penggantian kebijakan pendidikan, seiring dengan pergantian
menteri dan nama departemen.
Selain itu, dalam menentukan kebijakan, pemerintah diharapkan mampu memahami kondisi dunia pendidikan yang sesungguhnya, tak sekadar membuat kebijakan yang justru malah bisa membunuh institusi pendidikan yang ada.
"Misalnya jika pemerintah menetapkan biaya pendidikan dibebankan kepada mahasiswa sebesar 30 persen, maka 70 persennya harus ditanggung oleh pemerintah," harapnya.
Menurut Budyanto, cara lain juga bisa diberlakuan seperti pemberian subsidi silang bagi perguruan tinggi khususnya swasta yang menerapkan service oriented, dan bukan sekadar profit oriented semata.
"Kalau pergruan tinggi negeri dan besar silakan saja pemerintah memberikan berbagai beban, kewajiban, dan pajak. Tapi untuk kampus berorientasi ke pelayanan hendaknya diberikan bantuan dalam bentuk subsidi misalnya pembayaran listrik, pajak, dll," pungkasnya.
Kirim Komentar