Dalam rangka pelantikan pengurus PKFI Cabang DIY Sabtu, 17 September 2016.
Tujuan utama layanan kesehatan primer adalah terciptanya kesehatan yang lebih baik untuk semua orang. Terdapat 5 elemen perubahan kunci untuk mencapai tujuan itu, yaitu mengurangi disparitas dalam kesehatan (universal coverage reforms), mengatur layanan sesuai kebutuhan dan harapan (service delivery reforms), mengintegrasikan kesehatan pada semua sektor (public policy reforms), kebijakan kolaboratif (leadership reforms), dan meningkatkan partisipasi stakeholder. Apa yang sebaiknya kita lakukan?
Semua negara sebenarnya dapat berbuat lebih banyak, untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mengurangi kemiskinan warganya karena biaya kesehatan yang semakin mahal, dengan peningkatan cakupan layanan kesehatan primer. Selain itu, juga mengatur sistem pembayaran untuk layanan kesehatan dengan tegas. Di Indonesia, Kepmenkes 455/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan, meskipun sering dituding mengabaikan peran IDI, PDGI dan organisasi profesi kesehatan lain dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), tetapi telah mengatur sistem pembayaran dengan lebih jelas. Menurut Kepmenkes 455/2013 yang akan melakukan negosiasi dengan BPJS Kesehatan untuk membahas tarif INA CBG’s bagi rumah sakit dan klinik utama adalah PERSI (Persatuan RS Seluruh Indonesia), ASKLIN (Asosiasi Klinik Indonesia), dan PKFI (Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia). Sedangkan untuk membahas tarif kapitasi bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri atas Puskesmas, praktik perorangan dokter dan dokter gigi, klinik pratama, dan rumah sakit kelas D Pratama adalah ADINKES (Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia), ASKLIN, dan PKFI. Selain itu, Permenkes 99/2015 tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN pasal 32A menyatakan bahwa terhadap pelayanan nonkapitasi, BPJS Kesehatan membayarkan langsung klaim pembiayaan pelayanan tersebut kepada jejaring Fasilitas Kesehatan.
Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 dalam ‘the International Conference on Primary Health Care’ di kota Almaty (dulu disebut Alma-Ata), Kazakhstan (dulu disebut Kazakh Soviet Socialist Republic), adalah deklarasi internasional pertama tentang perlunya layanan kesehatan primer, sebagai strategi utama untuk mencapai tujuan ‘kesehatan untuk semua’. Memang telah terdapat perbaikan besar dalam berbagai bidang, seperti cakupan imunisasi maupun akses ke air bersih dan sanitasi, tetapi harus diakui juga, telah terjadi kemunduran dalam penyediaan akses yang adil, terhadap layanan kesehatan penting di berbagai penjuru dunia. Hambatan pada sistem kesehatan dan kendala lainnya, termasuk kekurangan tenaga kesehatan, defisit keuangan, dan masalah kesehatan besar seperti epidemi HIV, telah menghambat kemajuan menuju ‘kesehatan untuk semua’. Empat puluh tahun kemudian, layanan kesehatan primer masih tetap berada dalam prioritas dan agenda global. Pada peringatan Deklarasi Alma-Ata tahun lalu, telah dilakukan serangkaian evaluasi layanan kesehatan primer yang difokuskan di 12 negara, termasuk Bangladesh, Brazil, Kuba, Fiji, Madagaskar, Thailand dan Selandia Baru. Selain mencermati laporan dan prestasi layanan kesehatan primer, juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi. Saat ini masih diperlukan sekitar 2 juta orang dokter, perawat dan bidan secara global, sekitar 100 juta orang telah jatuh miskin karena metode pembayaran biaya kesehatan secara langsung, dan masih ada 70 negara yang mengalokasikan anggaran kurang dari 10% dari pengeluaran pemerintah secara keseluruhan, untuk layanan kesehatan primer bagi warganya.
Dr. Margaret Chan, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), saat menjelaskan tentang cakupan kesehatan universal di Nairobi, Kenya pada 26 Agustus 2016, menekankan bahwa hambatan terbesar untuk terbentuknya layanan kesehatan primer yang lebih baik, adalah sistem kesehatan yang lemah dengan sumber daya manusia dan keuangan yang tidak memadai. Sejak sekarang sampai tahun 2030 kelak, sumber daya domestik harus menjadi sumber utama pendanaan dalam mencapai ‘kesehatan untuk semua’, dengan memobilisasi tambahan dana dari dalam negeri. Selain itu, peraih hadiah nobel bidang ekonomi tahun 1998 Prof. Amartya Kumar Sen menggambarkan ‘kesehatan untuk semua’ sebagai "mimpi yang terjangkau". Kita semua harus optimis bahwa ‘kesehatan untuk semua’ adalah terjangkau, jika layanan kesehatan dikelola dengan benar. Hal ini mencakup mempromosikan pendekatan yang komprehensif dan koheren, yang menekankan kualitas layanan kesehatan yang berpusat pada SELURUH perjalanan hidup manusia, serta penekanan pada tahap pencegahan atau preventif yang setara dengan tahap penyembuhan atau kuratif (stresses prevention as well as cure), dan bergerak menjauh dari fokus pada kesehatan perorangan. Mimpi ini memang besar, tetapi yakinlah bahwa hal itu terjangkau.
Mimpi besar tentang ‘kesehatan untuk semua’, akan benar terwujud dengan kebersamaan kita semua. Semoga saja PKFI Cabang DIY yang baru saja dilantik, dapat menggerakkan dan bergerak bersama dengan segenap pihak, untuk melakukan 5 macam reformasi dalam pengaturan pembiayaan kesehatan di layanan primer. Sudahkah gerakan tersebut terbentuk?
Kirim Komentar