Gudeg.net - Sebanyak 88 peserta dari 16 negara mengikuti 2nd Summer Course on Law and Sharia (SCLS) yang diadakan oleh International Program for Law and Sharia (IPOLS) UMY. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring mulai hari ini, Kamis (22/7) dan berlangsung hingga 25 Agustus 2021.
Negara-negara peserta kegiatan ini antara lain Malaysia, Rusia, Somalia, India, Turki, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia. Dekan Fakultas Hukum UMY, Dr Iwan Satriawan menyampaikan, pelaksanaan SCLS merupakan kegiatan capaian strategis program internasionalisasi FH UMY.
"Beberapa capaian strategis, di antaranya pertama, implementasi kerja sama dengan berbagai kampus partner, seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Cina, Korea Selatan, dan Turki," terang Iwan, dilansir dari laman umy.ac.id, Kamis.
Ia menambahkan, program Summer Course ini merupakan penegasan kekuatan branding FH UMY sebagai kampus hukum yang telah siap menuju Excellent Research Faculty and Leading in ASEAN Countries.
Sementara itu, Nasrullah,S.H.,S.Ag.,MCL, direktur IPOLS UMY menjelaskan, kegiatan ini merupakan komitmen IPOLS UMY dalam upaya menyukseskan program internasionalisasi UMY, menuju International Reputable University dan Leading ASEAN University 2025.
Mengingat penerapan kebijakan PPKM Darurat, SCLS tahun ini terpaksa diselenggarakan secara daring. Menurut Nasrullah, terdapat empat mata kuliah yang ditawarkan secara intensif selama satu bulan ini.
Empat mata kuliah tersebut yakni Introduction to Indonesian Legal System; Indonesian Constitutional Law; Medical Law. dan Public International Law.
Ia menambahkan, SCLS II juga akan menghadirkan beberapa dosen tamu. "Beberapa dosen tamu dari berbagai negara di antaranya Prof. Dr. Murad Tumay (pakar HTN dari Istanbul Medeniyet University, Turki); Prof. Dr. Puteri Nemie Jahn Kassim dan Prof. Dr. Tang Su Mei (masing-masing ahli Medical Law dari International Islamic University Malaysia dan Asia University Taiwan); Dr. T. M. Luthfi Yazid, SH.,LL.M.CLI.,CIL. (Professional Lawyer, Indonesia Nobile Law Center/ InLaw); dan Prof. Dr. Deniz Baran, pakar Public International Law dari Istanbul University, Turki," katanya.
Kirim Komentar