Aksi Jogja Indonesia (AJI) Damai dan Masyarakat Pembela Pancasila mendesak Pemerintah DPRD Propinsi Yogyakarta untuk turut mengecam aksi kekerasan yang dilakukan massa beratribut Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan Untuk Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Lapangan Silang Monas Jakarta, Senin (01/06) kemarin.
Maulana Patrasyah, koordinator Aksi Jogja Indonesia (AJI) Damai, kepada wartawan, Selasa siang (03/06) mengatakan, aksi brutal FPI terhadap AKKBB telah mencoreng Pancasila yang notabene merupakan dasar Negara
Republik Indonesia.
"Aksi damai AKKBB untuk memperingati hari lahir Pancasila ke-63, justru disambut dengan kekerasan oleh FPI. Kami menganggap FPI sudah sangat melecehkan Pancasila sebagai dasar negara," kata Maulana.
Maulana juga menambahakan, pihaknya meminta aparat untuk menangkap dan menindak tegas para pelaku kekerasan tersebut, sekaligus aparatur yang ada di belakangnya.
"Kami menuntut pemerintah untuk membubarkan segala bentuk organisasi masyarakat yang sudah meresahkan masyarakat dengan menggunakan cara-cara kekerasan," imbuhnya.
Pihaknya juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi dengan kepala dingin dan tidak terpancing dalam aksi brutal yang telah dilakukan organisasi yang menimbulkan perpecahan persatuan Indonesia.
Aksi yang berlangsung sekitar 30 menit ini urung mendapat tanggapan dari pihak DPRD Propisi Yogyakarta dikarenakan jajaran DPRD DIY sedang mengadakan kunjungan ke luar kota.
Maulana Patrasyah, koordinator Aksi Jogja Indonesia (AJI) Damai, kepada wartawan, Selasa siang (03/06) mengatakan, aksi brutal FPI terhadap AKKBB telah mencoreng Pancasila yang notabene merupakan dasar Negara
Republik Indonesia.
"Aksi damai AKKBB untuk memperingati hari lahir Pancasila ke-63, justru disambut dengan kekerasan oleh FPI. Kami menganggap FPI sudah sangat melecehkan Pancasila sebagai dasar negara," kata Maulana.
Maulana juga menambahakan, pihaknya meminta aparat untuk menangkap dan menindak tegas para pelaku kekerasan tersebut, sekaligus aparatur yang ada di belakangnya.
"Kami menuntut pemerintah untuk membubarkan segala bentuk organisasi masyarakat yang sudah meresahkan masyarakat dengan menggunakan cara-cara kekerasan," imbuhnya.
Pihaknya juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi dengan kepala dingin dan tidak terpancing dalam aksi brutal yang telah dilakukan organisasi yang menimbulkan perpecahan persatuan Indonesia.
Aksi yang berlangsung sekitar 30 menit ini urung mendapat tanggapan dari pihak DPRD Propisi Yogyakarta dikarenakan jajaran DPRD DIY sedang mengadakan kunjungan ke luar kota.
Kirim Komentar