Urbanisasi tidak seharusnya dijadikan sebagai jalan bagi masyarakat pedesaan untuk memperoleh kekayaan dengan berbondong-bondong meninggalkan desa mereka menuju kota.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di kota justru lebih tinggi dari pada di desa. Untuk itu, urbanisasi bukanlah solusi populer untuk memperoleh kesejahteraan khususnya bagi masyarakat pedesaan.
"Ini pengaruh urbanisasi. Orang beranggapan di kota lebih banyak rejeki daripada di desa. Padahal data menunjukkan dengan jelas angka kemiskinan di desa lebih rendah daripada di kota," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie di Balaikota Yogyakarta, Senin (09/02/09).
Untuk mengurangi urbanisasi sekaligus mensejahterakan masyarakat pedesaan, pemerintah menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang merupakan program usulan masyarakat dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pada kesempatan tersebut, Menkokesra menyerahkan bantuan PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara simbolis kepada Wakil Gubernur DIY untuk kemudian diserahkan kepada Bupati dan Walikota di DIY.
Ical mengatakan bahwa suatu saat nanti PNPM harus dihentikan jika infrastruktur masing-masing daerah telah membaik. "Kami targetkan PNPM Mandiri akan selesaikan pada tahun 2015, dan harapkan infrastruktur sudah menjadi baik dan selanjutnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah," ujarnya.
Sementara Walikota Yogyakarta Herry Zudianto menjelaskan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta terus diupayakan agar memberikan multiplayer effect paling tinggi terhadap kesejahteraan. Program penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara adil dan merata.
Tahun ini, Kota Yogyakarta menerima BLM PNPM Mandiri Perkotaan untuk 14 kecamatan senilai Rp 11,49 milyar. Pemkab Bantul menerima BLM PNPM Mandiri perkotaan untuk 12 kecamatan senilai 12,175 Milyar, dan PNPM Perdesaan untuk 5 Kecamatan senilai Rp 9,90 milyar. Pemkab Kulon Progo menerima BLM PNPM Mandiri Perkotaan untuk 1 kecamatan senilai 1,41 milyar, dan PNPM Perdesaan untuk 11 Kecamatan senilai Rp 20,20 milyar. Pemkab Gunung Kidul menerima BLM PNPM Mandiri Perdesaan untuk 18 kecamatan senilai Rp 39,20 milyar. Sementara itu Pemkab Sleman menerima BLM PNPM Mandiri Perkotaan untuk 15 kecamatan senilai Rp14,91 Milyar, dan PNPM Perdesaan untuk 2 kecamatan senilai Rp 2,90 milyar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di kota justru lebih tinggi dari pada di desa. Untuk itu, urbanisasi bukanlah solusi populer untuk memperoleh kesejahteraan khususnya bagi masyarakat pedesaan.
"Ini pengaruh urbanisasi. Orang beranggapan di kota lebih banyak rejeki daripada di desa. Padahal data menunjukkan dengan jelas angka kemiskinan di desa lebih rendah daripada di kota," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie di Balaikota Yogyakarta, Senin (09/02/09).
Untuk mengurangi urbanisasi sekaligus mensejahterakan masyarakat pedesaan, pemerintah menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang merupakan program usulan masyarakat dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pada kesempatan tersebut, Menkokesra menyerahkan bantuan PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara simbolis kepada Wakil Gubernur DIY untuk kemudian diserahkan kepada Bupati dan Walikota di DIY.
Ical mengatakan bahwa suatu saat nanti PNPM harus dihentikan jika infrastruktur masing-masing daerah telah membaik. "Kami targetkan PNPM Mandiri akan selesaikan pada tahun 2015, dan harapkan infrastruktur sudah menjadi baik dan selanjutnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah," ujarnya.
Sementara Walikota Yogyakarta Herry Zudianto menjelaskan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta terus diupayakan agar memberikan multiplayer effect paling tinggi terhadap kesejahteraan. Program penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara adil dan merata.
Tahun ini, Kota Yogyakarta menerima BLM PNPM Mandiri Perkotaan untuk 14 kecamatan senilai Rp 11,49 milyar. Pemkab Bantul menerima BLM PNPM Mandiri perkotaan untuk 12 kecamatan senilai 12,175 Milyar, dan PNPM Perdesaan untuk 5 Kecamatan senilai Rp 9,90 milyar. Pemkab Kulon Progo menerima BLM PNPM Mandiri Perkotaan untuk 1 kecamatan senilai 1,41 milyar, dan PNPM Perdesaan untuk 11 Kecamatan senilai Rp 20,20 milyar. Pemkab Gunung Kidul menerima BLM PNPM Mandiri Perdesaan untuk 18 kecamatan senilai Rp 39,20 milyar. Sementara itu Pemkab Sleman menerima BLM PNPM Mandiri Perkotaan untuk 15 kecamatan senilai Rp14,91 Milyar, dan PNPM Perdesaan untuk 2 kecamatan senilai Rp 2,90 milyar.
Kirim Komentar