Minat dan keberpihakan Pemerintah Prancis terhadap budaya dicerminkan salah satunya dengan pernyataan mantan Perdana Menteri Republik ketiga Prancis, Edouard Herriot. "Hanya budaya yang akan tetap ada saat (semua aspek kehidupan manusia) yang lain dilupakan". Pandangan positivis ini menjelaskan posisi Pemerintah Prancis memasuki Republik Ketiga (1870-1940), dalam menyikapi harta berupa benda seni yang dimiliki gereja, bangsawan dan kerabat raja.Benda-benda seni yang tadinya dibuat dan dikonsumsi secara ekskusif oleh kalangan atas Prancis diakuisisi, dan diorganisir oleh Pemerintah. Aksi-aksi ini dilandasi trilogi dasar, yang meliputi preservasi, penciptaan dan domokratisasi. Bagaimana aksi yang dilakukan Pemerintah Prancis dalm menyikapi budaya sebagai wahana pemersatu bangsa, atau sarana pengendalian massa, telah mengalami banyak penyesuaian ditataran intervensi finansial.
Latar diatas menjadi rasional dari studi ini, yakni upaya memandang kebijakan Pemerintah Prancis pasca Republik Kelima dan turunannya dibidang seni, untuk mengamati praktek-praktek lembaga budaya yang beroprasi di Ile-de-France. Demi melengkapi studi ini, Pitra Hutomo, wakil dari Indonesian Visual Art Archive melakukan pengamatan dan rangkain pertemuan dengan para pengelola ruang seni di Ile-de-France pada 13-19/12/2010.
Kunjungan ke Lembaga budaya seperti Museum Louvre, Perpustakaan Nasional Prancis hingga inisiatif yang muncul dan berkembang di Sub urban Paris, menjadi ilustrasi penting dalam studi ini. Dalam pertemuan Gudegnet di Lembaga Indonesia Prancis (1/2/2011) kemarin membahas tentang proses pengarsipan di beberapa museum yang ada disana.
Kirim Komentar