Gudeg.net—Indonesia sebagai negeri rawan bahaya gempa bumi dan tsunami selalu membutuhkan penelitian dan kajian berkala. Bukan untuk memantik kecemasan dan kepanikan massa, namun untuk mendukung penguatan mitigasi bencana.
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji potensi bencana yang mungkin timbul. Salah satunya adalah penelitian oleh Widjo Kongko (2018), Ron Harris (2017 - 2019), dan yang terakhir oleh tim lintas lembaga yang dipimpin oleh Institut Teknik Bandung (ITB) dan didukung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Kajiannya adalah potensi kejadian tsunami di Pantai Selatan Jawa yang dapat mencapai ketinggian 20 meter akibat gempa bumi megathrust.
Metode, pendekatan, dan asumsi yang dilakukan dalam tiap penelitian tersebut berbeda, namun hasilnya kurang lebih sama, yaitu potensi terjadinya tsunami dengan ketinggian sekitar 20 meter, dalam waktu 20 menit gelombang tiba di pantai sejak terjadinya gempa.
Hal ini sayangnya banyak diterima sebagai ‘ramalan’ ketimbang ‘potensi’, sesuai judul penelitian tersebut. Kajian potensi yang semestinya digunakan untuk penguatan mitigasi inipun menjadi sumber berita bohong dan dimanfaatkan untuk menimbulkan keributan.
“Memang benar, nyata, dan riil bahwa ada ancaman di Selatan Jawa sebagai potensi bencana. Bukan sebagai prediksi atau ramalan bahwa dalam waktu dekat akan terjadi gempa yang berpotensi tsunami 20 meter,” ujar Agus Riyanto, Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Sleman saat dihubungi Gudegnet (29/9).
Ia mengingatkan bahwa potensi ini bukan berarti gempa akan terjadi. Kapan, di mana, dan seberapa besar terjadinya gempa tidak dapat diketahui.
Sedangkan untuk sesar opak yang sempat ramai diperbincangkan beberapa saat lalu yang juga diduga menjadi penyebab gempa bumi DIY Mei 2006 lalu, tidak berhubungan dengan potensi tsunami ini.
“Sesar opak disarat mengakibatkan gempa bumi di darat, tidak menimbulkan tsunami,” kata Agus lagi.
Hasil penelitian ini tentunya diperlukan untuk berbagai mitigasi seperti peringatan dini tsunami misalnya. Potensi gempa bumi dan tsunami tidak hanya berada di selatan Pantai Jawa saja, namun juga berpotensi terjadi di sepanjang pantai yang menghadap Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
Potensi ini juga muncul di pantai yang berdekatan dengan patahan aktif yang berada di laut (busur belakang atau back arc thrusting).
Penelitian terbaru yang dilakukan oleh ITB yang didukung oleh BMKG, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilakukan berdasarkan analisis data-data kegempaan BMKG dan pemodelan tsunami dengan beberapa skenario.
Skenario terburuk mengasumsikan jika terjadi gempa bumi secara bersamaan di dua segmen megathrust yang ada di selatan Jawa bagian Barat dan Selatan Jawa bagian Timur,
Gempa ini akan mengakibatkan tsunami dengan tinggi gelombang maksimum 20 meter di salah satu area di selatan Banten. Tsunami akan mencapai pantai dalam waktu 20 menit sejak terjadinya gempa.
Mekanisme tsunami yang dimodelkan ini serupa dengan kejadian tsunami Banda Aceh tahun 2004 lalu, yang juga diakibatkan oleh gempa bumi dengan kekuatan gempa Mw 9,1. Saat itu tsunami mencapai pantai dalam waktu kurang lebih 20 menit.
Dari hasil pemodelan ini dapat juga menjadi salah satu acuan bahwa lahan di pantai yang berada pada ketinggian lebih dari 20 meter, relatif lebih aman terhadap ancaman bahaya tsunami.
Hasil ini penting untuk penyiapan jalur dan tempat evakuasi ataupun untuk penataan lahan di daerah rawan tsunami.
Pemerintah Indonesia telah mengantisipasi potensi bencana alam tersebut. Sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) yang dibangun oleh BMKG memang ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya gempa dengan magnitudo mencapai lebih dari Mw 9.
Dalam waktu tiga hingga lima menit setelah terjadinya gempa bumi, Sistem Monitoring dan Peringatan Dini tersebut yang dioperasikan dengan Internet of Things (IoT) dan diperkuat oleh super computer dan Artificial Intelligent (AI).
Sistem ini akan secara otomatis menyebarluaskan peringatan dini tsunami ke masyarakat di daerah rawan gempabumi dan tsunami, melalui BNPB, BPBD, media massa, dan beberapa moda diseminasi (sms, e-mail, website, sosial media).
Dengan peringatan dini ini kita kan memiliki waktu kurang lebih 15 hingga 17 menit untuk melakukan evakuasi.
Yogyakarta sendiri diketahui sebagai “laboratorium bencana alam”. Di provinsi seluas 3.185,80 km2 ini ada 12 potensi bencana alam diketahui mengintai setiap saat.
Dari 438 desa yang ada, 301 desa merupakan desa rawan bencana. Maka dari itu, kesiapsiagaan dan kemampuan mitigasi bencana krusial dimiliki oleh masyarakat untuk menekan angka korban akibat bencana alam.
Hasil penelitian yang sudah ditindak lanjuti dengan peringatan dini ini belum dapat sepenuhnya menjamin keberhasilan dalam upaya pencegahan korban jiwa dan kerusakan akibat tsunami.
Kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam tingkat keberhasilan mitigasi bencana.
“Peran Pemda disini sangat penting untuk upaya pengurangan risiko bencana melalui kegiatan simulasi atau latihan gladi evakuasi dan juga sosialisasi,” kata Agus lagi.
Sedangkan Kepala BMKG Indonesia, Dwikorita Karnawati dalam siaran pers yang diterima Gudegnet (29/9) menyatakan bahwa langkah-langkah penyiapan strategi mitigasi yang sesuai dengan local wisdom saat ini harus benar-benar dilakukan, diuji dan ditingkatkan.
Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang no. 24/ tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Presiden no 93/ tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami.
“BMKG di seluruh provinsi dan wilayah rawan gempa bumi dan tsunami di Indonesia tetap terus siaga 24 jam dengan memonitor/menginformasikan kejadian gempa bumi secara real time,” katanya.
Kirim Komentar