Gudeg.net- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY berencana akan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan mulai dijalankan pada tanggal 3 Juli 2021 mendatang.
“PPKM Darurat ini merupakan bahasan pada rapat bersama pemerintah pusat dan belum final namun memang rencananya akan mulai 3 Juli 2021,” ujar Kepala Humas Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji pada keterangan tertulisnya yang diterima Gudegnet, Rabu (30/6).
Terkait dengan teknis pelaksanaannya, Ditya masih belum bisa mengutarakan karena masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
“Teknis pelaksanaan belum bisa disampaikan, karena masih akan dibahas di pusat. Intinya akan dilakukan pengetatan didasarkan laju penularan dan kapasitas respons sesuai standar WHO,” jelasnya.
Ditya menambahkan, berdasarkan hasil rapat yang digelar secara virtual kemarin, Selasa (29/6) di Kompleks Kepatihan, bahwa kebijakan PPKM Darurat akan disampaikan langsung oleh Presiden.
Kebijakan PPKM Darurat ini diambil melihat adanya peningkatan kasus Covid-19 yang cukup drastis di sejumlah daerah di Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini. Untuk itu, Pemerintah Pusat memutuskan mengambil langkah pengetatan ekstra guna menekan angka penyebaran Covid-19, terutama di DIY.
Ditya mengungkapkan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono telah memberikan sejumlah usulan terkait teknis dari PPKM Darurat pada rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
“Ngarsa Dalem mengusulkan agar pengetatan bisa dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya satu titik lokasi saja. Jangan sampai ditutup satu lokasi, kemudian mengalihkan atau menimbulkan kerumunan di tempat lain,” ungkapnya.
Di sisi lain, sejumlah pihak juga telah mengusulkan kepada Pemda DIY agar segera menarik ‘rem darurat’ penanganan Covid-19 di DIY.
Kirim Komentar