Untuk mewujudkan kawasan Malioboro sebagai ikon pariwisata Kota Jogja yang akan dan nyaman bagi semua, Muspida Kota Yogyakarta dan sejumlah pihak terkait Malioboro berencana membentuk pos layanan terpadu khususnya bagi pengunjung Malioboro.
Keberadaan pos tersebut diharapkan bisa menjadi pusat pengaduan bagi pengunjung Malioboro yang merasa terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanannya.
Kapoltabes Kota Yogyakarta Kombespol Ahmad Dofiri menegaskan, konsep pos layanan terpadu Malioboro adalah dengan melibatkan seluruh pihak terkait di Malioboro dan Muspida Kota Yogyakarta.
"Nantinya akan ada pos pelayanan yang buka selama 24 jam di Malioboro. Fungsinya adalah untuk memberikan layanan, informasi, dan menerima pengaduan terkait segala sesuatu tentang Malioboro," ujarnya dalam acara Tatap muka Muspida Kota Yogyakarta dengan Komponen Kawasan Malioboro, di Hotel Inna Garuda, Selasa (9/3).
Tapi menurut Kapoltabes, hal ini bukan berarti tingkat krminalitas yang terjadi di Malioboro semakin meningkat, tapi untuk menciptakan Maioboro agar lebih baik lagi.
"Data kriminalitas di kawasan Malioboro selama 2009 malah turun. Copet, pemalakan, dan curanmor hanya sekitar dua kasus yang terjadi," tandasnya seraya mengatakan bahwa hal ini sebagai usaha menciptakan Maliobor menjadi kawasan yang aman dan nayaman seperti yang selalu diusahakan oleh Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro (LPKKM).
Pada kesempatan yang sama, Wakil Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan, Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro harus difungsikan, salah satunya adalah sebagai yang bertanggungjawab atas kenyamanan dan keamanan kawasan Malioboro.
"Aman dan nyaman itu tak hanya terkait kriminalitas saja, tapi juga pengunjung bisa merasa aman ketika makan, belanja, jalan-jalan, dan yang paling utama adalah kualitas Malioboro harus bagus," ujarnya.
Sementara itu Ketua Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro (LPKKM) periode 2009-2011 Rudiarto, mengharapkan agar pos layanang terpadu Malioboro yang akan dibentuk nanti bisa menjadi tempat pengaduan masyarakat serta menjadi lembaga yang bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di Malioboro.
"Selama ini orang mungkin masih bingung untuk mencari tempat mengadu jika ada masalah di Malioboro. Jadi pos terpadu nanti diharapkan bisa langsung menangani pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat," harapnya.
Keberadaan pos tersebut diharapkan bisa menjadi pusat pengaduan bagi pengunjung Malioboro yang merasa terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanannya.
Kapoltabes Kota Yogyakarta Kombespol Ahmad Dofiri menegaskan, konsep pos layanan terpadu Malioboro adalah dengan melibatkan seluruh pihak terkait di Malioboro dan Muspida Kota Yogyakarta.
"Nantinya akan ada pos pelayanan yang buka selama 24 jam di Malioboro. Fungsinya adalah untuk memberikan layanan, informasi, dan menerima pengaduan terkait segala sesuatu tentang Malioboro," ujarnya dalam acara Tatap muka Muspida Kota Yogyakarta dengan Komponen Kawasan Malioboro, di Hotel Inna Garuda, Selasa (9/3).
Tapi menurut Kapoltabes, hal ini bukan berarti tingkat krminalitas yang terjadi di Malioboro semakin meningkat, tapi untuk menciptakan Maioboro agar lebih baik lagi.
"Data kriminalitas di kawasan Malioboro selama 2009 malah turun. Copet, pemalakan, dan curanmor hanya sekitar dua kasus yang terjadi," tandasnya seraya mengatakan bahwa hal ini sebagai usaha menciptakan Maliobor menjadi kawasan yang aman dan nayaman seperti yang selalu diusahakan oleh Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro (LPKKM).
Pada kesempatan yang sama, Wakil Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan, Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro harus difungsikan, salah satunya adalah sebagai yang bertanggungjawab atas kenyamanan dan keamanan kawasan Malioboro.
"Aman dan nyaman itu tak hanya terkait kriminalitas saja, tapi juga pengunjung bisa merasa aman ketika makan, belanja, jalan-jalan, dan yang paling utama adalah kualitas Malioboro harus bagus," ujarnya.
Sementara itu Ketua Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro (LPKKM) periode 2009-2011 Rudiarto, mengharapkan agar pos layanang terpadu Malioboro yang akan dibentuk nanti bisa menjadi tempat pengaduan masyarakat serta menjadi lembaga yang bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di Malioboro.
"Selama ini orang mungkin masih bingung untuk mencari tempat mengadu jika ada masalah di Malioboro. Jadi pos terpadu nanti diharapkan bisa langsung menangani pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat," harapnya.
Kirim Komentar