![](/images/upload/20110308_UGM.jpg)
Sektor kehutanan telah berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia modern 1960-1990. Namun peran tersebut menurun drastis karena laju kerusakan hutan yang terus meningkat dan konversi hutan menjadi perkebunan. Ketiadaan sistem inventarisasi hutan skala nasional secara berkala yang ditetapkan secara disiplin menjadi salah satu alasan mengapa laju kerusakan hutan terus meningkat dan tidak terpantau.
Skema pengelolaan hutan secara konservasi yang ditawarkan kepada swasta belum mendapatkan respon sesuai harapan. Skema ini lebih menitik beratkan pada fungsi hutan sebagai penghasil jasa lingkungan. Desentralisasi telah secara signifikan berpengaruh terhadap sektor kehutanan karena tuntutan untuk memanfaatkan hasil hutan secara lebih instan dengan sedikit mempedulikan aspek kelestariannya.
Sektor kehutanan jauh kalah kompetitif terhadap sektor perkebunan dan pertambangan sehingga hutan senantiasa dikalahkan oleh kedua faktor tersebut. konversi hutan menjadi perkebunan diperkirakan semakin meningkat karena pasar dunia dan komoditas pangan danb biofuel yang meningkat.
Situasi serupa juga dialami oleh kawasan gambut. Indonesia merupakan negara yang memiliki arel gambut terluas di kawasan tropis. Konservasi lahan gambut secara masif terutama pembentukan konsesi hutan dan perkebunan telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu emitor gas rumah kaca terbesar. Pembentukan pemerintah daerah baru pasca desentralisasi telah membentuk banyak kabupaten yang sebagian besar kawasannya berupa lahan gambut dalam, sehingga mereka dihadapkan lilihan yang sulit.
Menurut Dr Heru Prasetyo mengatakan bahwa menebang hutan haruslah bijak sesuai dengan daurnya. "Ekosistem hutan sangat penting, pengurangan emisi juga bisa kita dapatkan serta masalah deforestasi juga harus diperhatikan". Begitu kata beliau yang kini mengemban tugas di UKP4 dan REDD+ Indonesia. Lokakarya terbatas ini mengumpulkan pewakil dari multi pihak dan ahli se-Indonesia: Kantor UKP4, Sekretariat satgas REDD, Sekjen Kementrian Kehutanan, Deputi Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Bapenas, IPB, UNPAD, UNRiau, UNMUL dan berbagai disiplin ilmu dari UGM.
Lokakarya yang diselenggarakan pada Selasa-rabu (8-9/03) di Fakultas Kehutanan UGM ini diharapkan mampu membentuk forum pakar untuk senantiasa mampu mengembangkan inovasi guna meningkatkan daya saing sektor kehutanan dan mendorongnya untuk dimasukkan kedalam berbagai level agenda pembangunan berkelanjutan terutama mempromosikan hutan Indonesia sebagai warisan generasi mendatang secara lebih kongkret. Direncanakan akan diadakan konferensi tingkat Internasional di akhir tahun yang mengudang pakar se-dunia.
Kirim Komentar