Isu terjadinya revisi UU anti korupsi yang sepertinya memberikan peluang bagi para koruptor terkesan melemahkan usaha pembasmian korupsi. Hal ini mencuat karena potensi korupsi dibawah 25 juta seakan-akan dilegalkan. "Jadi kalau korupsi dibawah 25 juta nantinya akan dimaafkan." Sontak para peserta seminar tertawa dan seakan-akan tidak percaya mendengar apa yang dikatakan oleh Hasrul Halili, S.H, di Fakultas UGM. Acara itu sekaligus sebagai pembuka diskusi dengan tema Korupsi dan Kehutanan yang diselenggarakan di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta.
Acara yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi bekerjasama dengan UNODC (United Nation Office on Drug Crime) yaitu sebuah badan yang diberikan otoritas oleh PBB untuk mengawasi korupsi dan narkotika. Acara itu juga dihadiri oleh Nofri, Marsya dan Maya selaku perwakilan dari UNODC. Dijelaskan pula bahwa orang yang memiliki kepedulian dengan pemberantasan korupsi memang saat ini masih minoritas. Padahal kejadian ini sangat merajalela di Indonesia. Oleh karena itu kajian-kajian seperti ini sangat diperlukan sebagai pengimbang untuk mencetak generasi muda yang sehat dan bermoral positif.
Totok Dwi Diantoro selaku pembicara utama yang bekerja sabagai staff pengajar Hukum Lingkungan mengatakan bahwa luas hutan tutupan di indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup menyedihkan. Hal itu dibuktikan dengan beberapa data yang dibeberkan dalam seminar tersebut. Dari tahun 1950 tutupan hutan sebanyak 162 jt ha kemudian ditahun 2005 tutupan hutan menjadi 83 jt ha (data KLH). Laju deforestasi juga mengalami peningkatan dari era 90-an sebesar 1.7 jt ha/th. kemudian tahun 2007 sebesar 1.2 jt ha/th dan ditahun yang sama namun berbeda versi laporan dari FAO sebesar 1.8 jt ha/th.
Jika dilihat dari sisi ekologis, banyak sekali terjadi bencana pasca deforestasi yang terjadi selama ini. Hal ini dibuktikan oleh terjadinya banjir ditahun 2003 sebanyak 26 propinsi & 136 kabupaten. Tanah longsor di 48 kabupaten & 13 propinsi. Sebanyak 263.071 ha sawah terendam banjir dan 66.838 ha sawah puso di 11 propinsi. Tidak hanya itu saja, pembalakan liar juga sering terjadi oleh karena pemangkasan hutan kayu terjadi diluar konsesi, tidak memiliki izinnya perusahaan kayu untuk penebangan hutan namun perusahaan itu tetap melakukan pembalakan, serta penggunaan IPK yang semena-mena guna pembukaan kebun.
Menurut Totok, industri kayu memiliki potensi dalam pembalakan liar. Hal ini juga terjadi disparitas volume ekspor yang dikroscek datanya di negara pengimpor sangat berbeda. Ekspor di China misalnya, dinegara tersebut terjadi perbedaan data sebesar 99%. Dari awal pengeksporan sebesar 6.100 m3 kemudian setelah dikroscek nyang diterima sebesar 617.700 m3. peristiwa yang sama juga terjadi di Malaysia. dari data tersebut terjadi disparitas yang cukup signifikan sebesar 99%. Data awal yang menunjukan tidak adanya aktivitas ekspor, namun setelah dicek, dinegara itu masuk kayu impor sebesar 623.000 m3.
Dari kejadian tersebut, negara mengalami kerugian yang sangat besar sejumlah 22-23 triliun rupiah per tahun. Menurut Agus Afianto, Dephut masih belum menentukan penataan batas yang pasti. Hingga kini departemen itu tidak berani membeberkan data spacial kepada publik, yang ada hanya data numerik saja. Selanjutnya terobosan-terobosan yang harus dilakukan pemerintah menurut staff pengajar di Fakultas Kehutanan itu antara lain: kemampuan untuk membedakan stok dan potensi hutan, penyediaan peta kawasan hutan yang mudah diakses, tata batas kawasan yang jelas dan penguatan kelembagaan serta SDM.
Kirim Komentar