Kesulitan memonitor dan memberangus bank plecit yang ada di masyarakat, Pemkot Yogyakarta meluncurkan program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) guna membatasi gerak lintah darat dalam melakukan aksinya.
"Pemerintah tak bisa melacak bank plecit karena mereka mobile dan bersifat personal. Adanya PEW diharapkan bank plecit tak berperan lebih jauh lagi," kata Heru Pria Warjaka, Kepala Disperindagkoptan Kota Yogyakarta di Balaikota beberapa waktu lalu.
Menurutnya, program yang dimulai pada pascagempa 2006 lalu tersebut utamanya ditujukan untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat agar potensi dan kreatifitas masyarakat yang belum terstrktur dapat berkembang dan berdaya.
"Masyarakat banyak yang mempunyai potensi dalam kegiatan ekonomi, namun daya produksi mereka belum optimal karena terkendala modal," ujarnya.
Bantuan tersebut nantinya akan dikelola sebagai pinjaman bergulir dalam internal kelompok yang diberikan kepada sekitar 400 kelompok usaha di mikro dan kecil di masyarakat di 45 kelurahan di Kota Yogyakarta. Masing-masing usaha setidaknya berangotakan sekitar sepuluh orang.
"Dana yang diberikan berkisar antara 10-50 juta yang diberikan setelah sejumlah penilaian dan pertimbangan di lapangan," tegasnya.
Bagi masyarakat yang berkepentingan dengan program ini, diharapkan untuk menyerahkan proposal ke Disperindagkoptan Kota Yogyakarta atau ke Griya UMKM Jl. Taman Siswa 45 sebelum tanggal 31 Juli 2009.
Untuk program ini, Pemkot menganggarkan dana yang berasal dari APBD Propinsi DIY tahun 2009 yang disalurkan ke Kota Yogyakarta sebesar 4,5 miliar.
Saat ini, di Kota Yogyakarta terdapat sekitar 535 koperasi, yang sebagian besar merupakan Asaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat dekat dengan permasalahan dana dan pinjaman modal.
"Pemerintah tak bisa melacak bank plecit karena mereka mobile dan bersifat personal. Adanya PEW diharapkan bank plecit tak berperan lebih jauh lagi," kata Heru Pria Warjaka, Kepala Disperindagkoptan Kota Yogyakarta di Balaikota beberapa waktu lalu.
Menurutnya, program yang dimulai pada pascagempa 2006 lalu tersebut utamanya ditujukan untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat agar potensi dan kreatifitas masyarakat yang belum terstrktur dapat berkembang dan berdaya.
"Masyarakat banyak yang mempunyai potensi dalam kegiatan ekonomi, namun daya produksi mereka belum optimal karena terkendala modal," ujarnya.
Bantuan tersebut nantinya akan dikelola sebagai pinjaman bergulir dalam internal kelompok yang diberikan kepada sekitar 400 kelompok usaha di mikro dan kecil di masyarakat di 45 kelurahan di Kota Yogyakarta. Masing-masing usaha setidaknya berangotakan sekitar sepuluh orang.
"Dana yang diberikan berkisar antara 10-50 juta yang diberikan setelah sejumlah penilaian dan pertimbangan di lapangan," tegasnya.
Bagi masyarakat yang berkepentingan dengan program ini, diharapkan untuk menyerahkan proposal ke Disperindagkoptan Kota Yogyakarta atau ke Griya UMKM Jl. Taman Siswa 45 sebelum tanggal 31 Juli 2009.
Untuk program ini, Pemkot menganggarkan dana yang berasal dari APBD Propinsi DIY tahun 2009 yang disalurkan ke Kota Yogyakarta sebesar 4,5 miliar.
Saat ini, di Kota Yogyakarta terdapat sekitar 535 koperasi, yang sebagian besar merupakan Asaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat dekat dengan permasalahan dana dan pinjaman modal.
Kirim Komentar