Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Yogyakarta yang diresmikan pada November tahun lalu ternyata mampu menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, KPK telah beberapa kali menyatakan pujiannya terhadap keberadaan ULP tersebut.
Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Edy Muhammad menyatakan KPK memang telah menyatakan pujiannya terhadap keberadaan ULP, dan bahkan berencana akan menerapkannya untuk tingkat nasional.
"KPK mengatakan, penyedia barang dan jasa merupakan salah satu sumber korupsi terbesar. Untuk itu, sistem seperti di ULP bisa diangkat ke tingkat nasional," ujarnya.
Edy mengatakan, dengan adanya Unit Layanan Pengadaan, proses pengadaan lelang barang dan jasa di lingkungan Pemkot Yogyakarta menjadi semakin mudah. Semenjak adanya ULP, tidak perlu dibentuk panitia lelang di masing-masing Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD).
"ULP bahkan bisa membuat anggaran proses lelang Pemkot sebesar Rp 59 miliar pertahun menyisakan Rp 7,48 miliar. Ini berarti, ULP mampu melakukan efisiensi penggunaan dana sekitar 14 persen," katanya.
Berkat keberadaan ULP, Pemko tak perlu lagi harus membentuk panitia lelang di masing-masing SKPD ketika akan ada kegiatan lelang. Saat ini, masing-masing SKPD tinggal menyerahkan lelang kepada ULP yang akan melakukan proses lelang.
"Untuk saat ini bahkan kalau ada lelang bisa dilakukan secara online. Untuk nominal di atas 100 juta, aturannya harus melewati ULP," tambahnya.
Pada 2010 ini setidaknya telah tercatat sebanyak 15 paket pelelangan, di antaranya lelang cleaning service Taman Pintar, dan penyedia karcis Dinas Perhubungan.
"Selain dari SKPD, pihak luar seperti UIN juga sudah titip lelang untuk pembangunan masjid. Tahun ini UNY juga akan melakukan hal sejenis," pungkasnya.
Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Edy Muhammad menyatakan KPK memang telah menyatakan pujiannya terhadap keberadaan ULP, dan bahkan berencana akan menerapkannya untuk tingkat nasional.
"KPK mengatakan, penyedia barang dan jasa merupakan salah satu sumber korupsi terbesar. Untuk itu, sistem seperti di ULP bisa diangkat ke tingkat nasional," ujarnya.
Edy mengatakan, dengan adanya Unit Layanan Pengadaan, proses pengadaan lelang barang dan jasa di lingkungan Pemkot Yogyakarta menjadi semakin mudah. Semenjak adanya ULP, tidak perlu dibentuk panitia lelang di masing-masing Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD).
"ULP bahkan bisa membuat anggaran proses lelang Pemkot sebesar Rp 59 miliar pertahun menyisakan Rp 7,48 miliar. Ini berarti, ULP mampu melakukan efisiensi penggunaan dana sekitar 14 persen," katanya.
Berkat keberadaan ULP, Pemko tak perlu lagi harus membentuk panitia lelang di masing-masing SKPD ketika akan ada kegiatan lelang. Saat ini, masing-masing SKPD tinggal menyerahkan lelang kepada ULP yang akan melakukan proses lelang.
"Untuk saat ini bahkan kalau ada lelang bisa dilakukan secara online. Untuk nominal di atas 100 juta, aturannya harus melewati ULP," tambahnya.
Pada 2010 ini setidaknya telah tercatat sebanyak 15 paket pelelangan, di antaranya lelang cleaning service Taman Pintar, dan penyedia karcis Dinas Perhubungan.
"Selain dari SKPD, pihak luar seperti UIN juga sudah titip lelang untuk pembangunan masjid. Tahun ini UNY juga akan melakukan hal sejenis," pungkasnya.
Kirim Komentar