Lembaga Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM baru - baru mengeluarkan data korupsi sepanjang tahun 2001-2015. Analisa ini didapat dari pengumpulan sejumlah bukti dari Humas KPK dimana lembaga ini mendapat previllage berupa akses putusan pengadilan kasus yang ditangani KPK baik di tingkat MA, PT maupun PN. Demikian informasi tersebut disampaikan oleh dr. Rimawan Pradiptyo selaku peneliti dari Lembaga tersebut.
Ia mengatakan bahwa korupsi yang dilakukan oleh koruptor seolah-olah terkesan ‘disubsidi’ oleh negara karena uang yang dikembalikan terdakwa kepada negara sangat kecil dibanding nilai uang yang dikorupsi. Daerah Jabodetabek dan Sumatera, termasuk daerah yang paling korup. Sebanyak Rp 121,3 T atau 94,08 persen dari total dana yang dikorupsi korupsi sepanjang 15 tahun yang mencapai Rp 195,14 T.
“Terdakwa korupsi di wilayah jabodetabek 424 terdakwa dan di Sumatera 578 terdakwa,” ungkap Rimawan.
Data lain menyebutkan bahwa ada apabila "subsidi" koruptor ini bisa dicegah, maka Indonesia akan menjadi negara hebat yang tentunya dapat memakmurkan rakyatnya. Ia kemudian memberikan gambaran jika korupsi ini dapat ditanggulangi maka ada potensi Re-Alokasi Subsidi Koruptor yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan masyarakat, pendidikan, infrastruktur dan olah raga.
Menurutnya, perlu reorientasi strategi penanggulangan korupsi untuk fokus ke korupsi oleh politisi dan swasta. Utamanya, korupsi dimulai sejak dalam pembuatan peraturan UU dan perda yang melibatkan keduanya. UU Tipikor juga penting untuk direvisi dengan menambah pasal yang mengatur jenis korupsi yang dilakukan swasta termasuk korupsi antara swasta dengan swasta.
Kirim Komentar