Yogyakarta, www.gudeg.net - Masyarakat diminta secara swadaya melakukan adaptasi akibat dari dampak buruk pembangunan hotel yang berujung pada krisis air tanah dalam yang terjadi secara terus menerus di Kota Jogja. Jumlah hotel di kota ini kian melonjak setiap tahunnya. Saat ini setidaknya terdapat 350 hotel berbintang di DIY dengan 15.000 kamar, ditambah dengan 30 apartemen yang memiliki 12.000 kamar. Demikian informasi tersebut disampaikan oleh Direktur Walhi DIY, Halik Sandera saat bertemu dengan Tim Gudegnet.
"Pembangunan hotel dan apartement tentunya memaksa masyarakat dikawasan pembangunan harus inisiatif melakukan adaptasi. Pemerintah saat ini seolah - olah hanya berpihak pada investasi," katanya.
Upaya ini ia tegaskan mengingat 5 kecamatan dikawasan kota kini mulai memprihatinkan. Data dari Amrta Instutute membeberkan bahwa 51,83 % kebutuhan air warga Jogja masih dipenuhi dari air tanah. Problem yang ada saat ini yakni hotel maupun apartemen pun turut menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan airnya. Hal ini berdampak pada penurunan permukaan air tanah di kawasan Jogja dan di Kab. Sleman hingga 20 - 35 cm setiap tahun.
"Perlu adanya kajian serta proses penegakan tata ruang yang benar, Provinsi tentunya juga wajib bertanggung jawab dalam hal menentukan regulasi utamanya pada pajak air tanah dalam. Saat ini menurut kami pajak air tanah dalam untuk bisnis sangat murah, sehingga pemakaiannya cenderung berlebihan," katanya.
Dalam kondisi darurat semacam ini, hendaknya masyarakat kini harus mulai mencari ide agar apa yang mereka perlukan sebagai kebutuhan dasar dapat terpenuhi secara mandiri. Halik mencontohkan agar masyarakat lebih peka dan berdaya agar tangkapan air tanah lebih maksimal. Upaya pembuatan sumur resapan, menjaga kualitas udara dan melakukan pengelolaan limbah lebih baik diharapkan dapat membantu mengikis masalah besar ini. Secara umum, kondisi perairan sungai di Kota Jogja kini cukup memprihatinkan karena telah tercemar oleh limbah. Tak hanya itu, air tanah dangkal pun kini juga terkena bakteri e - coli akibat pengelolaan limbah yang tidak sempurna.
"Minimal ada usaha, agar masyarakat ini sekarang mandiri, namun, kami juga mengajak pemerintah untuk memperhatikan masyarakat," jelasnya.
Dilokasi yang berbeda, Kepala Bappeda Kota Jogja, Edy Muhammad pada rekan media mengatakan bahwa pemkot kini sedang mengemabngkan ruang terbuka biru yang fungsinya untuk menjaga ketersediaan air bersih. Program ini sendiri katanya sedang dalam tahap pematangan konsep. Secara umum, kawasan RTB ini berbentuk resapan air yang diberi sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan air dimasyarakat. Dengan harapan, kebutuhan air dimasyarakat dapat dipenuhi.
Halik sendiri pun mempertanyakan adanya konsep tersebut. "Sebenarnya RTB ini bagian dari apa, apakah bagian dari Ruang Terbuka Hijau? artinya, sebaiknya pemerintah lebih baik fokus mengimplementasikan ruang terbuka hijau ini. Sampai saat ini saja RTH di Kota Jogja masih kurang dari 20 persen seperti yang dipersyaratkan oleh undang - undang," tutupnya ramah.
Kirim Komentar