Gudeg.net- Sekitar 30.000 buruh terkenna dampak dari meluasnya penyebaran virus corona atau Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Kirnadi seusai bertemu dengan Waki Gubernur DIY KGPAA Sri Paduka Paku Alam X di Kompleks Kepatihan, Senin (11/5).
“Buruh yang tergabung dalam KSPSI saja ada sekitar 3.000 orang yang terdampak namun di luar itu keseluruhan hampir menyentuh angka 30.000 buruh terdampak Covid-19,” ujarnya.
Kirnadi menjelaskan, puluhan ribu buruh DIY berharap mendapatkan perhatian dari Pemda DIY baik buruh PHK maupun buruh yang dirumahkan. Kebanyakan hingga saat ini belum ada bantuan yang datang kepada mereka.
“Klaster ketenagakerjaan bantuan sosial mungkin dapat lebih baik daripada kartu prakerja yang kurang dapat menjadi solusi di tengah pandemi ini,” jelasnya.
Selain terkait bantuan sosial (bansos) kepada buruh, dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang pembayaran tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan.
“Kami juga meminta Pemda DIY untuk dapat menjadi jembatan antara buruh dengan pemilik perusahaan terkait THR. Agar perusahaan mau terbuka dengan kondisi keuangan, kami akan terima asal jangan ambil keputusan sepihak,” tegas Kirnadi.
Menurut Kirnadi, Wagub DIY KGPAA Sri Paduka Paku Alam berjanji akan mengumpulkan data seluruh buruh yang terdampak Covid-19 di DIY.
“Wagub akan mendata agar para buruh dapat mendapatkan bantuan yang seharusnya di dapat seperti uang atau sembako,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Sriyati menyatakan, jumlah pekerja yang terkena PHK saat ini masih terus bergerak.
“Data terakhir pada April 2020, buruh PHK telah mencapai 1.465 dan terus bertambah. Kami akan terus mengupdate seluruh data terbaru,” kata dia beberapa waktu lalu.
Sedangkan untuk Kartu Prakerja, DIY mendapatkan sejumlah 86.800 yang nantinya diprioritaskan untuk warga yang terkena PHK akibat Covid-19.
Sriyati mengungkapkan, warga dapat mendaftarkan secara kolektif, baik melalui serikat pekerja maupun perusahaan dan akan dibagi menjadi dua yaitu untuk pekerja formal dan informal.
“Kartu Prakerja dapat diakses bagi seluruh buruh yang telah mendaftarkan diri baik dari dalam maupun luar DIY. Akan ada juga seleksi oleh Kementerian Tenaga Kerja terkait siapa saja penerima kartu tersebut,” ungkapnya.
Kirim Komentar